Pengelompokan Industri

 

A.       Industri

1.        Pengertian Industri

Secara umum, pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

2.        Jenis-jenis Industri

Industri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti berikut.

a.        Jenis industri berdasarkan tempat bahan baku

1)        Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : industri pertambangan, industri perikanan air laut, industri kehutanan, dan lainnya.

2)        Industri non-ekstrak tif, yaitu industri yang bahan bakunya    didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Contoh : industri kayu lapis, industri kain, dan

lain-lainnya.

3)        Industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumen. Contoh: asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lainnya.

b.        Jenis industri berdasarkan besar kecil modal

1)        Industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.

2)        Industri padat karya, yaitu industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

c.         Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja.

1)          Industri rumah tangga, yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 1- 4 orang.

2)          Industri kecil, yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 5-19 orang.

3)          Industri sedang atau menengah, yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah 20-99 orang.

4)             Industri besar, yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah 100 orang atau lebih.

d.        Jenis industri berdasarkan pemilihan lokasi.

1)        Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar (market oriented industry), yaitu industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri ini didirikan dekat dengan konsumen potensial berada. Semakin dekat dengan konsumen akan semakin menjadi lebih baik.

2)        Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerja (man power oriented industry), yaitu industri yang lokasinya di pusat pemukiman penduduk karena biasanya industri jenis tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai.

3)        Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada bahan baku (supply oriented industry), yaitu jenis industri yang lokasinya dekat dengan sumber bahan baku.

e.         Jenis industri berdasarkan produk yang dihasilkan

1)        Industri primer, yaitu industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

2)        Industri sekunder, yaitu industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah permintalan benang sutra, komponen elektronik dan sebagainya.

   3)    Industri tersier, adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, industri jasa keuangan, dan sebagainya.

 

 

 

C.      

Produksi sebagai kegiatan ekonomi

1. Pengertian produksi

Dalam pengertian sehari-hari, produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Produksi berkaitan dengan pabrik. 

Dalam ilmu ekonomi, kegiatan produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang-barang, tetapi jauh lebih luas. Misalnya menggali batu tambang juga termasuk kegiatan produksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan menambah faedah (kegunaan) suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Ada dua macam jenis produksi yaitu:

a. Produksi barang (kegiatan produksi yang menghasilkan barang)

b. Produksi jasa (kegiatan produksi yang menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan)

2. Tujuan kegiatan produksi

Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk  memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai kemakmuran. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

3. Faktor-faktor produksi

Faktor produksi adalah, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri dari:

a. Faktor produksi alam (natural resources) yaitu semua kekayaan alam yang dapat digunakan untuk proses produksi. Yang termasuk dalam faktor produksi alam meliputi: SDA dari tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil dari perut bumi (tambang).

b. Faktor produksi tenaga kerja (labour)

Yaitu, faktor produksi yang berupa SDM (Sumber Daya Manusia).

c. Faktor produksi keahlian (skill) atau  kewirausahaan (enterpreneurship)

Faktor ini sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidak suatu proses produksi. Faktor ini berperan dalam mengoordinasikan atau mengarahkan faktor produksi lainnya agar dapat meningkat.

d. Faktor produksi modal (capital)

Yaitu, segala penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi.

SISTEM PEMBAYARAN PEMERINTAH

 

Dalam anggaran pemerintah belanja merupakan hal penting, belanja akan membebani anggaran setelah barang atau jasa diterima.

1.      Pengertian Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Dan tidak akan diperoleh kembali pembayaran.

2.      Macam-macam Belanja Negara

Belanja negara meliputi hal-hal berikut:

a.       Belanja Pegawai (kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan)

b.      Belanja Barang (pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang/ jasa yang dipasarkan maupun yang tidak di pasarkan serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat) Belanja barang diperlukan untuk:

·         Belanja barang operasional (pembelian barang yang habis pakai untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan)

·         Belanja Non operasional (pembelian barang/jasa yang habis pakai yang digunakan berkaitan dengan stategi pencapaian target)

·         Belanja barang Badan Layanan Umum (pengeluaran anggaran operasional BLU)

·         Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain

c.       Belanja Modal (pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap/ aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi)

d.      Belanja bunga utang (pembayaran kewajiban atas penggnaan pokok, baik utang dalam negeri maupaun luar negeri)

e.       Belanja Subsidi (Alokasi anggran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mngekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak). Belanja subsidi terdiri dari : belanja Energi, Non energi dan hibah.

f.        Belanja bantuan sosial (transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial)

g.      Belanja lain-lain

 

 

 

3.      Kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah

Kebijakan belanja berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan yang berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja. Sedangkan manajemen belanja berkaitan dengan bagaimana melaksanakan anggaran untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efisien dan efektif.

a.       Kebijakan belanja daerah

Kebijakan daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu: kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Arah kebijakan anggran dipengaruhi oleh kebiajkan ekonomi yang diambil pemrintah daerah namun memiliki kunci tujuan : 1) Pertumbuhan ekonomi, 2) Pererataan ekonomi, 3) stabilitas ekonomi.

b.      Manajemen Belanja Daerah

Manajemen belanja daerah memiliki 3 tujuan pokok yang hendah dicapai yaitu: 1) menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, 2) dilakukannya alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas, 3) menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran keadilan anggran serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Dalam segi disiplin anggaran, anggaran belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi, jadi diusahakan yang terealisasi tidak melebihi yang dianggarkan. Dalam prinsip keadilan, pemerataan belanja khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata.

Menurut pengalaman pengelolaan keuangan pemerintah dalm program efisiensi sering mengalami hambatan karena beberapa alasan yaitu:

·         Pengeluaran tidak berorientasi pada kepentingan publik

·         Pengeluaran tidak berorientasi pada kinerja

·         Pengeluaran berorientasi jangka pendek

·         Pemerintah daerah tidak proaktif dan hanya bersifat reaktif

·         Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat-sifat biaya.